PP RI NOMOR 60 TAHUN 1999 ttg PENDIDIKAN TINGGI (2)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 1999
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI
(LANJUTAN) :
BAB IX
TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 101

(1) Tenaga kependidikan di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan
tenaga penunjang akademik.
(2) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya
diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama
mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
(3) Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
(4) Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai
tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
(5) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada pergu -
ruan tinggi yang bersangkutan.

(6) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada per-
guruan tinggi selama jangka waktu tertentu.

Pasal 102

(1) Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten
ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar.
(2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan
akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 103

Seseorang hanya dapat diangkat menjadi guru besar atau profesor di
lingkungan universitas, institut, atau sekolah tinggi.

Pasal 104

(1) Syarat untuk menjadi dosen adalah :
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar;
d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan
bangsa dan negara.
(2) Syarat untuk menjadi guru besar selain sebagaimana tercantum pada
ayat (1) adalah :
a. sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik lektor;
b. memiliki kemampuan akademik untuk membimbing calon Doktor.
(3) Untuk dapat diangkat menjadi guru besar, harus diperoleh
persetujuan dari senat universitas/institut/sekolah tinggi yang
bersangkutan.
(4) Guru besar diangkat oleh Menteri atas usul pimpinan perguruan
tinggi setelah mendapat persetujuan dari senat universitas/
institut/sekolah tinggi yang bersangkutan.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 105

Sebutan guru besar atau profesor hanya dapat digunakan selama yang
bersangkutan melaksanakan tugas dosen di perguruan tinggi.

Pasal 106

(1) Guru besar yang telah mengakhiri masa jabatannya dapat diangkat
kembali menjadi guru besar di perguruan tinggi sebagai penghargaan
istimewa, dengan sebutan guru besar emeritus.
(2) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab guru besar emeritus diatur
oleh Menteri.

Pasal 107

(1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di
bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan
teknisi sumber belajar.
(2) Persyaratan, tata cara pengangkatan dan wewenang tenaga penunjang
akademik diatur oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan ber -
pedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 108

(1) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus :
a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah;
b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh perguruan tinggi
yang bersangkutan.
(2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi
persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
(3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prosedur untuk
menjadi mahasiswa diatur oleh senat perguruan tinggi.
(4) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada
ayat(2), diatur oleh Menteri.

Pasal 109

(1) Mahasiswa mempunyai hak :
a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk
menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang
berlaku dalam lingkungan akademik;
b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik
sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
c. memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran
proses belajar;
d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas
program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi
yang diikutinya serta hasil belajarnya;
f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan
sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku;
h. memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/
organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejah-
teraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
i. pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana
memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi
atau program studi yang hendak dimasuki, dan bila mana daya
tampung pergururan tinggi atau program yang bersangkutan
memungkinkan;
j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi
yang bersangkutan;
k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi.

Pasal 110

(1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada perguruan
tinggi yang bersangkutan;
b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan,
ketertiban dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan;
c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi
mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian;
e. menjaga kewibawaan dan nama baik perguruan tinggi yang ber -
sangkutan;
f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
oleh pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 111

(1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat,
kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan
pada perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan.
(2) Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diseleng-garakan dari,
oleh dan untuk mahasiswa.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur
oleh Menteri.

Pasal 112

(1) Alumni perguruan tinggi adalah seseorang yang tamat pendidikan di
perguruan tinggi yang bersangkutan
(2) Alumni perguruan tinggi dapat membentuk organisasi alumni yang
bertujuan untuk membina hubungan dengan perguruan tinggi yang ber-
sangkutan dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan pendidikan
tinggi.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 113

(1) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang
berasal dari Pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang
berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
(2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang
berasal masyarakat dan pihak luar negeri yang diluar penggunaan
dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan ketentuan
yang ditetapkan pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan senat
perguruan tinggi yang bersangkutan.
(3) Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana
guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi, di
atur pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan persetujuan
senat perguruan tinggi yang bersangkutan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 114

(1) Pembiayaan perguruan tinggi dapat diperoleh dari sumber pemerintah,
masyarakat dan pihak luar negeri.
(2) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah baik dalam bentuk
anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana perguruan
tinggi yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :
a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
b. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi
perguruan tinggi;
d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan
pendidikan tinggi;
e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga Pemerintah atau
lembaga non-Pemerintah; dan
f. penerimaan dari masyarakat lainnya.
(4) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar
negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber-
laku.
(5) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan
atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.

Pasal 115

(1) Otonomi dalam bidang keuangan bagi perguruan tinggi yang diseleng-
garakan Pemerintah mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan
dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat.
(2) Perguruan tinggi menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan
peraturan tata-buku yang berlaku.
(3) Pembukuan keuangan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
Pemerintah diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Kewenangan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan dana serta
pembukuan keuangan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh
masyarakat ditentukan oleh badan penyelenggara perguruan tinggi
berdasarkan statuta perguruan tinggi dimaksud.

Pasal 116

(1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, setelah disetujui oleh senat
perguruan tinggi diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur melalui
Menteri, Menteri lain, atau pimpinan lembaga Pemerintah lain kepada
Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan
Belanja perguruan tinggi.
(2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja perguruan tinggi yang dise-
lenggarakan oleh masyarakat setelah disetujui oleh senat perguruan
tinggi diusulkan oleh Rektor/Ketua/Direktur kepada badan penyeleng-
gara perguruan tinggi yang diseleng-garakan oleh masyarakat yang
bersangkutan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja
perguruan tinggi.

Pasal 117

(1) Pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah
menyusun usulan struktur tarip dan tata cara pengelolaan dan peng-
alokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh
senat perguruan tinggi usulan ini diajukan oleh Rektor/Ketua/Direk-
tur melalui Menteri, Menteri lain atau pimpinan lembaga Pemerintah
lain kepada Menteri Keuangan untuk disahkan.
(2) Pimpinan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat
menyusun usulan struktur tarip dan tata cara pengelolaan dan peng-
alokasian dana yang berasal dari masyarakat, setelah disetujui oleh
senat perguruan tinggi usulan ini diajukan Rektor/Ketua/Direktur
kepada badan penyelenggara perguruan tinggi yang diselenggarakan
oleh masyarakat yang bersangkutan untuk disahkan.

BAB XIII
SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN

Pasal 118

(1) Pendirian, perubahan dan penambahan unsur pelaksana akademik
perguruan tinggi didasarkan atas usulan yang meliputi :
a. rencana induk pengembangan;
b. kurikulum;
c. tenaga kependidikan;
d. calon mahasiswa;
e. sumber pembiayaan;
f. sarana dan prasarana;
g. penyelenggara perguruan tinggi.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
oleh Menteri.

Pasal 119

(1) Pendirian perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat
selain memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelengga-
ranya berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial.
(2) Pendirian perguruan tinggi kedinasan selain memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, harus pula memenuhi
persyaratan :
a. melaksanakan pendidikan tenaga yang dibutuhkan departemen lain
atau lembaga Pemerintah lain yang tidak dapat dipenuhi oleh
satuan pendidikan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan baik dalam jumlah maupun kualifikasi;
b. memiliki ketentuan baku dalam penyelenggaraannya yang meliputi
kurikulum dan penerimaan mahasiswa yang dikaitkan dengan penem-
patan lulusannya pada departemen lain atau lembaga pemerintah
lain yang bersangkutan;
c. mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 120

Persyaratan pendirian perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan jarak jauh diatur oleh Menteri.

Pasal 121

Tata cara pendirian perguruan tinggi diatur oleh Menteri.

Pasal 122

(1) Pendirian universitas, institut, dan sekolah tinggi yang diseleng-
garakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas
usul yang diajukan oleh Menteri.
(2) Pendirian akademi dan politeknik yang diselenggarakan oleh Peme -
rintah ditetapkan oleh Menteri, Menteri lain atau Pimpinan Lembaga
Pemerintah lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri
yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan
Menteri Keuangan.

Pasal 123

(1) Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang telah
mampu dan layak untuk dikelola secara mandiri dapat ditetapkan
status hukumnya menjadi Badan Hukum yang mandiri.
(2) Ketentuan-ketentuan mengenai Badan Hukum sebagaimana disebut pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 124

Pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi yang diselenggarakan
oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan badan penyelenggara perguruan
tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, atau Menteri
lain setelah mendapat pertimbangan dari Menteri.

Pasal 125

Perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri dapat mendirikan
perguruan tinggi baru di Indonesia melalui patungan dengan mitra kerja
Indonesia, dengan mengikuti sistem pendidikan serta syarat dan tata
cara pendirian yang berlaku bagi pendidikan tinggi Indonesia.

Pasal 126

Perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat dan tata cara pendirian
perguruan tinggi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini tidak
dibenarkan memberikan gelar akademik dan/atau sebutan profesional.

Pasal 127

Menteri dapat menutup perguruan tinggi yang :
1. tidak memenuhi syarat dan tata cara pendirian perguruan tinggi yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;
2. memberikan gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi asing yang tidak
memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB XIV
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 128

(1) Menteri menetapkan Tata cara pengawasan mutu dan efesiensi semua
perguruan tinggi.
(2) Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan keterkaitan antara
tujuan, masukan, proses, dan keluaran, yang merupakan tanggungjawab
institusional perguruan tinggi masing-masing.
(3) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
badan akreditasi yang mandiri.
(4) Menteri menetapkan langkah-langkah pembinaan terhadap perguruan
tinggi berdasarkan hasil pengawasan mutu dan efesiensi.
(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) diatur oleh Menteri.

BAB XV
KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

Pasal 129

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, perguruan tinggi dapat men -
jalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga
lain baik di dalam maupun di luar negeri.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
a. kontrak manajemen;
b. program kembaran;
c. program pemindahan kredit;
d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan
kegiatan akademik;
e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan
akademik;
f. penerbitan bersama karya ilmiah;
g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan
h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
(3) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan
program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri se -
bagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sepanjang
program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi
di negaranya.
(4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus
berkenaan dengan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga
lain di luar negeri diatur oleh Menteri.

Pasal 130

Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi perguruan tinggi dapat
memberi bantuan kepada perguruan tinggi lain.


BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 131

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai
pendidikan tinggi yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan
Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan
belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.


BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 132

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran
Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3765), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang - undangan II
Plt

Edy Sudibyo